BANGSA & POLITIK

Perkuat Stabilitas Daerah, Kesbangpol Kaltara Koordinasi Program dengan Ditjen Polpum Kemendagri

| 27 kali baca | Admin Kesbang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan audiensi dan koordinasi program kerja tahun 2026–2027 bersama Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri, di Gedung F Kemendagri, Jakarta (08/12).

Kegiatan ini membahas penguatan penyelenggaraan urusan politik dan pemerintahan umum di daerah serta sinkronisasi program yang merujuk pada Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Pertemuan dihadiri Sekretaris Ditjen Polpum Kemendagri Andi Baso Indra Paharuddin, S.STP., M.Si, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kaltara Jonilius, S.STP, serta jajaran pejabat Ditjen Polpum dan Kesbangpol Kaltara.

Pada audiensi itu, Andi Baso menegaskan bahwa Badan Kesbangpol memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik dan pemerintahan umum di daerah.

“Kedepan, kita melihat peran dan fungsi badan kesbangpol menjadi strategis, khususnya kondisi stabilitas di daerah”, jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Permendagri Nomor 17 Tahun 2025 tentang Renstra Kemendagri serta Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2026 menjadi dasar penguatan perencanaan dan penganggaran Kesbangpol di daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Utara, Jonilius, menyampaikan kondisi penganggaran daerah yang mengalami efisiensi, namun tetap berkomitmen menjalankan fungsi strategis Kesbangpol, mulai dari kewaspadaan nasional, pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, pembinaan Ormas, hingga ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya.

“Sebagaimana tentu di daerah lain, efisiensi anggaran cukup besar tahun depan. Namun komitmen kami dalam menjaga stabilitas dan pelayanan tetap menjadi prioritas”, ucap Jonilius.

Diskusi juga membahas tentang nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Utara Tahun 2024, penguatan Indeks Kinerja Ormas, pengembangan Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN), capaian Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2025 serta peningkatan sosialisasi wawasan kebangsaan di kalangan pelajar.

Kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendukung stabilitas politik, ketertiban umum, serta keberhasilan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara. (dsp)