LAYANAN PPID

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah perangkat pemerintah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. PPID Pembantu ada di bawah Sekretariat Badan.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dalam hal memperoleh informasi adalah hak publik sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan:

Tugas dan Kewenangan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Dengaan terbentuknya PPID pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi Publik yang di hasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai PPID Utama dan Satuan Unit Kerja di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara sebagai PPID Pembantu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.