Untitled Document

berita detail

04 Oktober 2017 - 09:46:05 WIB
Sosialisasi Perpu Nomor 2 Tahun 2017 dan Permendagri 57 tahun 2017 di Tarakan

Tarakan,- Pada Hari Rabu Tanggal 27 Septemeber 2017 telah diselenggarakan kegiatan Sosialisasi Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan telah dilaksanakan di Meeting Room Hotel Duta di Jalan Yos Sudarso Kota Tarakan. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, Camat se-Tarakan, Lurah se-Tarakan, Ormas tingkat Provinsi dan Ormas se-Kota Tarakan. Narasumber kegiatan terdiri atas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara yang membawakan materi Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Kabid Politik Dalam Negeri yang membawakan materi Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan Pada sesi I, Kaban Kesbangpol Prov. Kaltara, Drs. Basiran, menyampaikan mengenai latar belakang dan pentingnya sehingga terbit Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pada sesi Tanya Jawab Bapak Agus dari PPAD menanyakan mengenai asas contracius actus. Menurut Kaban Kesbangpol asas tersebut menjelaskan kewenangan pencabutan SKT diserhakan kepada lembaga/instansi yang menerbitkannya.Pada kesempatan berikutnya, Lurah Selumit mempertanyakan SOP untuk penerapan perpu ormas. Dalam jawabannya, Kaban Kesbangpol mengarahkan untuk aparat kewilayahan untuk tanggap dan peka terhadap aktivitas warganya. Pada sesi kedua, Kabid Poldagri, Jamaluddin M.Pd, menyampaikan Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. Dalam Kesempatan dialog dengan peserta, terlontar pertanyaan dari Lurah Pamusian mengenai mekanisme diterbitkannya surat keterangan dominsili untuk pemohon SKT ormas. Menurut kabid. Poldagri, Surat Keterangan Lapor tersebut harus melampirkan foto sekretariat dan Surat perjanjian kepemilikan atau kontrak atau pinjam pakai. Kegiatan yang dilaksanakan di Tarakan merupakan tempat Kedua setelah sebelumnya dilaksanakan di Kabupaten Nunukan pada tanggal 13 September 2017. Selanjutnya, kegiatan yang sama akan dilaksanakan di Kabupaten Bulungan pada Bulan Oktober dan Kabupaten Malinau (termasuk KTT) pada Bulan November 2017. Kegiatan sosialisasi ini merupakan tindaklanjut dari Edaran Kementerian Dalam Negeri untuk mengintensifkan Sosialisasi tentang Perturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. (IQ/BKBP)

parpol
daftar
quotes of the day
"Kemerdekaan nasional bukan pencapaian akhir, tapi rakyat bebas berkarya adalah pencapaian puncaknya (Sutan Syahrir)"
pesan anda
temukan kami
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Utara
Jalan Kruing RT.41 RW.05
Kelurahan Tanjung Selor Hilir
Kecamatan Tanjung Selor
Kabupaten Bulungan 77212
Kalimantan Utara - Indonesia
Telp. 0552-2026608
Fax. 0552-2026052
Email : kesbangpol.kaltara@gmail.com